PERNYATAAN PERS JARINGAN AKSI ANTI-KORUPSI JATIM

SBY-JK Gagal Memberantas Korupsi di Jawa Timur

Pemerintahan SBY-Kalla yang mengusung perubahan dalam negeri ini belum menampakkan hasilnya secara nyata. Hal ini terbukti, ketika kita merlihat realitas politik lokal menunjukkan bahwa persoalan korupsi tetap subur dilakukan oleh pejabat negara. Realitas ini semakin mengukuhkan bahwa rezim SBY-JK tidak serius dalam pemberantasan korupsi.
Janji 100 hari SBY-JK dalam pemberantasan korupsi hanya menjadi agenda belaka, akan tetapi secara praksisnya para koruptor di daerah sampai saat ini belum ditangani secara serius. karena, transaksi politik-hukum tak bisa dihindari, aparat penegak hukum yang menjadi aktor dominan dalam proses pemberantasan korupsi justru menjadi pelaku utama dalam praktek korupsi.
Sesuatu yang mustahil, mengadili koruptor sementara lembaga penegak hukumnya justru memiliki mental yang korup pula. Maka, pemberantasan korupsi hanya selalu menjadi agenda bagi lembaga pemberantasan korupsi. Dan hasilnya sampai detik ini belum nampak secara nyata.
Sudah menjadi kenyataan yang amat buruk bagi citra bangsa Indonesia saat ini, hasil penelitian Transparency Internasional Indonesia mencatat bahwa negara ini menjadi negara terkorup dari 133 negara. Jakarta merupakan Kota paling korup, sementara disusul oleh Kota-kota besar lainnya; seperti Kota Surabaya, Semarang Medan dan Batam (kompas,28 /03/05)
Rezim SBY-JK tidak mampu merubah wajah bangsa ini menjadi lebih baik. Bahkan perilaku korup merajelela di daerah, seolah perilaku korup pejabat negara tak mampu kita bendung. berbagai cara yang dilakukan oleh teman-teman aktifis untuk melawan korupsi ternyata banyak mengalami hambatan, hal ini terjadi karena lembaga penegak hukum tidak merespon positif terhadap isu pemberantasan kosupsi, karena mereka juga menjadi bagian dari koruptor .
Jawa Timur sebagai salah satu daerah di Indonesia yang tingkat korupsinya juga tinggi, ternyata dalam 100 hari SBY-JK telah gagal melakukan perubahan dan membawa bangsa ini menjadi lebih bermoral dan mermartabat. Sehingga kami dari Jaringan Aksi Anti-korupsi Jatim menilai bahwa :
1.SBY-JK gagal memberantas Korupsi di Daerah Jawa Timur
2.Aparat penegak hukum seperti kepolisian, Jaksa dan Hakim, lebih tunduk kepada kaum pemodal ( God Father) yang korup
3.Koruptor masih berlindung dan dilindungi dalam Ketiak aparat penegak hukum.
4.Jaringan Aksi Anti-korupsi Jatim akan melakukan monitoring terhadap proses pelaksanaan Pilkada yang akan berlangsung.
Demikian pernyataan Jaringan Aksi Anti-korupsi Jatim, yang disampaikan dalam acara Regional Meeting Jaringan Aksi Anti-korupsi Jatim.

Batu, 7 April 2005